Sekedar Saran Untuk Pendidikan Indonesia

Makin banyak yang nggak setuju dengan adanya UN. Masyarakat sidah muak dengan permasalah yang muncul akibat UN dan menginginkan UN segera dihapus.

Mendikbud saat menjadi pembicara pada workshop di Surabayatanggal 24 April menyampaikan bahwa beliau sendiri telah menemukan ada jawaban UN dan naskah soal UN yang bocor. Bahkan naskah soal UN telah bocor h-3 sebelum ujian.

Pernyataan ini dipertegas oleh siswa SMA  peserta UN saat selesai melewati UN haripertama. “Jawaban bocor h-1. Jawaban dikirim melalui pesan dan foto di hape, berisi jawaban untuk 20 paket soal dengan kode kode G.01 sampai G.20, setiap jawaban disertai cuplikan kalimat dari soal, cuplikannya sama persis dengan soal sebenarnya”, ujar siswa bersangkutan.

Selain masih banyaknya kebocoran, UN juga mengakibatkan depresi di kalangan siswa. Kasus – kasus seperti siswa masuk RSJ karena ketakutanmenghadapi UN, stress akibat belajar dan saat menerima pengumuman selalu muncul ketika UN. Korban jiwa berjatuhan akibat UN pun bukan berita baru lagi.

Kita jangan berprasangka buruk dulu. UN dulu dibuat dengan niat baik. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja sekolah, guru, dan hasil belajar siswa selama satu jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Namun semakin kesini penerapannya mengalami banyak penyimpangan. Sejarah UN bisa dibaca di SINI.

Siswa baru benar – benar menggenjot kemampuannya 6 – 5 bulan sebelum UN. Siswa kelas 3 hanya mempelajari materi yang masuk kisi – kisi dan ikut mata pelajaran tambahan usai jam sekolah normal. Siswa yang ‘mampu’ akan mengikuti les sebanyak – banyaknya. UN jadi bahan industri untuk bimbel – bimbel di luar sekolah. Jika begini, mending siswa jangan sekolah saja, tiru saja tes TOEFL, kalau ingin skor bagus cukup ikut kursus aja.

UN saat ini memang dipaksakan jika melihat keadaan pendidikan setiap daerah Indonesia yang tidak merata. Kualitas pendidikan di ujung timur Indonesia belum tentu sama dengan yang di Jakarta. Jika diberikan soal ujian yang sama, tentu tidak adil.

Beda hal jika setelah mengetahui soal UN, pemerintah lalu lebih memfokuskan infrastruktur sekolah, manajemen pendidikan, dan kualitas pendidik di daerah yang memiliki tingkat kelulusan atau rata – rata skor ujian yang rendah. Perbaikan infrastruktur sangat mungkin dilakukan bahkan di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Dana pendidikan dikasi jatah 20% dari APBN, dan APBN Indonesia utuk 2014 saja mencapai 1800 Triliun. Hayo, nol-nya berapa? Jika masih ada sekolah yang rusak, berati ada yang main - main di atas alias dikorupsi. Bahkan nggak mungkin anak – anak Indonesia bisa sekolah gratis sampai tamat SMA dengan biaya pemerintah dari angka 20% itu. Yuk hitung! ^^

Soal – soal ujian pun banyak yang datang terlambat di bebrapa daerah. Bahkan ada yang tidak ikut ujian karena akses ke sekolah yang sulit serta informasi tanggal ujian yang telat disampaikan panitia karena tidak adanya alat komunikasi. Itu terjadi di Sumatera Utara.

Jika pemerintah benar – benar berkomitmen, masalah – masalah akses dan komunikasi ini segera ditampung dan secepatnya diselesaikan. Jalannya dibeneran, kalau belum ada jalan, ya dibuatin. Dan akses komunikasi ditambah. Indonesia ini kaya, manajemennya saja yang salah. Masa bikin jalan saja nggak bisa..

Lalu tentang masalah bimbel, banyak anak tidak bisa ikut bimbel karena tidak mampu membayar. Lucunya, banyak guru – guru sekolah yang juga bekerja di bimbel. Kenapa pemerintah dengan otoritas yang dimiliki tidak membuat sistem bimbel di sekolah saja (yang tentunya gratis) untuk membina siswa yang merasa belum mampu atau belum siap menghadapi UN.

Pemerintah merasa tidak mampu bikin bimbel? Nggak tahu konsepnya seperti apa? Ajak kerja sama swasta! Tapi masa orang – orang hebat di kementrian nggak sanggup sih? Bukannya orang – orang disitu adalah anak – anak terbaik negeri, putra – putri pilihan bangsa?

Jika bimbel dari pemerintah sudah masuk ke sekolah, lalu SDM nya yang tidak ada, bagaimana? Sebelum ada yang nanya seperti ini, saya yang balik nanya, serius kamu mau nanya tentang ini? Jika sampai pemerintah atau sekolah mengatakan tidak bisa bikin bimbel sendiri di sekolah karena tidak ada pengajar, berati dengan kata lain instansi atau orang tersebut mau mengatakan bahwa kualitas guru di negeri ini lebih rendah dari guru bimbel. Ya sudah, switch saja, guru bimbel angkat jadi guru sekolah, guru sekolah bekerja di bimbel saja. Jika tidak ingin seperti itu, tingkatkan kualitas diri. Pemerintah pun kedepannya harus lebih selektif mengangkat guru. Anak bangsa secara tidak langsung tercetak dari sekolah, negara dilihat dari mutu pendidikannya, seharusnya pemerintah lebih cermat dalam memilih pengajar – pengajar terbaik di universitas terbaik.

Lalu untuk soal – soal yang bocor, karena ini sudah masalah yang serius dan berkelanjutan, para pembuat dan pencetak soal dikarantina saja dari proses paling awal pembuatan naskah sampai usai UN.

Pendidikan Indonesia memang butuh reformasi besar – besaran. Memang paling bener berkiblat ke negara dengan kualitas pedidikan nomor satu di dunia: FINLANDIA.

 Berikut slide tentang rahasia Finlandia menjadi raja dunia pedidikan dunia.